Monitoring Pembangunan Gerai KDKMP Desa Batu Mbulan I

 

Monitoring Pembangunan Gerai KDKMP Desa Batu Mbulan I

TAPM bersama Korcam dan Pendamping Desa (PD) melaksanakan kegiatan monitoring pembangunan Gerai KDKMP di Desa Batu Mbulan I, Kecamatan Babussalam. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung terhadap progres pekerjaan serta berdiskusi dengan Babinsa dan para pekerja di lokasi pembangunan. Berdasarkan hasil pemantauan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 70% dan berjalan sesuai rencana. Pihak pelaksana menyampaikan bahwa pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu dua minggu ke depan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, serta mendorong percepatan penyelesaian pembangunan agar Gerai KDKMP segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Sosialisasi DRP V3

 

Sosialisasi Daily Report Pendamping (DRP) Versi 3 (V3) dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam penggunaan aplikasi pelaporan terbaru yang dikembangkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai fitur-fitur baru, mekanisme pelaporan aktivitas harian, pelaporan kunjungan lapangan, pengelolaan profil pengguna, serta tata cara penggunaan aplikasi secara efektif dan akuntabel. DRP V3 telah dibuka untuk proses uji coba dan dapat digunakan oleh seluruh TPP untuk menginput laporan kegiatan secara digital. 

Dalam kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh penjelasan mengenai proses instalasi aplikasi, login akun, pembaruan data profil, pengisian laporan aktivitas harian, pelaporan kunjungan lapangan, serta prosedur perubahan kata sandi akun. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi praktik langsung dan tanya jawab guna memastikan seluruh peserta mampu mengoperasikan aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

Melalui sosialisasi DRP V3 diharapkan seluruh Tenaga Pendamping Profesional dapat memahami pentingnya pelaporan yang akurat, tepat waktu, dan berbasis digital sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendampingan desa. Implementasi aplikasi ini juga diharapkan mampu mendukung efektivitas monitoring, evaluasi, serta dokumentasi kegiatan pendampingan desa secara lebih transparan, terukur, dan terintegrasi.

Link DRP V3

#SosialisasiDRPV3 #DRPV3 #PendampingDesa #TenagaPendampingProfesional #TPPIndonesia #KemendesPDT #PendampingDesaMaju #DigitalisasiPelaporan #LaporanHarianTPP #TransformasiDigital #DesaMembangun #DesaMaju #DesaMandiri #PendampinganDesa #KerjaUntukDesa #KolaborasiUntukDesa #ProfesionalMelayaniDesa #MembangunDariDesa #IndonesiaMaju #DesaSejahtera

VERVAL DRP PENDAMPING & PENINGKATAN KAPASITAS PIC INFOMED KECAMATAN

 

Verifikasi dan Validasi DRP Pendamping oleh KORKAB serta Peningkatan Kapasitas PIC INFOMED Kecamatan Oleh TAPM PIC INFOMED

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pendampingan desa dan pengelolaan informasi desa, telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Daily Report Pendamping (DRP) oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Aceh Tenggara, Isnardi Munte, ST, sekaligus kegiatan peningkatan kapasitas Pendamping PIC INFOMED Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Empat Lima, Kecamatan Bukit Tusam, yang bertempat di Kantor P3MD Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada sesi verifikasi dan validasi, Korkab melakukan pemeriksaan terhadap laporan harian pendamping guna memastikan kesesuaian jam kerja, kunjungan lapangan, serta kualitas pelaksanaan tugas pendamping di wilayah binaan masing-masing. Sementara itu, kegiatan peningkatan kapasitas menghadirkan narasumber TAPM Kabupaten Aceh Tenggara Bidang PIC INFOMED, Rudi Hermansyah, yang memberikan penguatan materi terkait pengelolaan informasi desa, optimalisasi media informasi desa, serta strategi pemanfaatan platform digital untuk mendukung transparansi dan publikasi kegiatan pembangunan desa.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pendamping dapat meningkatkan profesionalisme, akurasi pelaporan, serta kemampuan dalam mendampingi pemerintah desa dalam pengelolaan informasi dan publikasi pembangunan desa secara berkelanjutan.

#P3MDAcehTenggara #PendampingDesa #DRP #VerifikasiValidasiDRP #PICINFOMED #RudiHermansyah #IsnardiMunte #PeningkatanKapasitas #DesaDigital #InformasiDesa #AcehTenggara #KemendesPDT #PembangunanDesa #PendampingProfesional #BukitTusam

Peningkatan Kapasitas Pendamping Dalam Pembuatan Web/Blog Desa

Peningkatan Kapasitas Pendamping dalam Pembuatan Akun Web/Blog Desa

Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi dan penguatan digitalisasi desa, TAPM melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kepada Pendamping Desa terkait pembuatan akun web/blog desa sebagai media informasi dan publikasi kegiatan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan pendamping dalam mengelola media informasi desa agar setiap program, kegiatan, dan potensi desa dapat dipublikasikan secara aktif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui pendampingan ini, para peserta diberikan pemahaman mulai dari proses pembuatan akun, pengelolaan tampilan blog, hingga cara membuat dan mempublikasikan berita atau postingan kegiatan desa. Dengan adanya web/blog desa, diharapkan pemerintah desa mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, dokumentasi kegiatan, promosi potensi desa, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan desa yang lebih informatif, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi di era modern saat ini.

#TAPM #PendampingDesa #WebDesa #BlogDesa #DigitalisasiDesa #MediaInformasiDesa #DesaMaju #DesaDigital #PeningkatanKapasitas #PublikasiDesa #InformasiDesa #KemendesPDT #PendampinganDesa #DesaInformatif #TransparansiDesa

Link youtube (tutorial membuat blog) :

https://youtu.be/ULU4WXq2GO4?si=D7AcsTgZVC2ukZNF

Penginputan Data Penanganan Dampak Bencana Hidrometeorologi

Tindak Lanjut Hasil Zoom Meeting Bersama Dirjen Sarana dan Prasarana Kemendes PDT RI Terkait Penanganan Dampak Bencana Hidrometeorologi

Menindaklanjuti hasil Zoom Meeting bersama Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia terkait penanganan dampak bencana hidrometeorologi, telah dilaksanakan tindak lanjut berupa penginputan data kondisi sarana dan prasarana pada desa-desa terdampak bencana.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penyediaan data lapangan yang akurat dan terintegrasi guna mendukung langkah penanganan serta pemulihan sarana prasarana desa terdampak bencana hidrometeorologi. Pengumpulan data dilakukan melalui link Google Form yang telah disediakan beserta daftar desa sasaran penginputan.

Adapun data yang dihimpun mencakup kondisi infrastruktur desa terdampak, sebagai bahan identifikasi dan pemetaan kebutuhan penanganan serta tindak lanjut kebijakan dari pemerintah pusat. Melalui data tersebut, diharapkan proses penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.

Proses penginputan data dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) di masing-masing wilayah dampingan, di bawah pengendalian dan kontrol TAPM PIC Pemanfaatan Dana Desa/TAPM Kabupaten/Korkab agar pelaksanaan pengisian data berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, respons cepat, serta sinergi antara pemerintah pusat dan tenaga pendamping desa dalam menghadapi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah desa.

#KemendesPDT #DirjenSarpras #BencanaHidrometeorologi #PendampingDesa #PLD #PD #TAPM #DanaDesa #SaranaPrasaranaDesa #DataDesa #PemulihanBencana #DesaTangguh #DesaSiagaBencana #KoordinasiDesa #PembangunanDesa #PendampinganDesa #DesaTerdampak #IndonesiaMaju

RAKOR BULANAN TPP KAB.ACEH TENGGARA

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendampingan desa serta memperkuat koordinasi internal, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan yang rutin diselenggarakan setiap bulan. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk melakukan pembinaan, evaluasi, serta penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pendampingan di tingkat kecamatan maupun desa.

Rakor bulanan ini membahas sejumlah agenda penting, di antaranya evaluasi dan pembinaan terkait pelaporan Daily Report Pendamping (DRP) sebagai bentuk monitoring dan penguatan kedisiplinan pelaporan kinerja harian pendamping. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum pembahasan progres pendaftaran badan hukum BUMDes/BUMK di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan serta langkah percepatan yang perlu dilakukan.

Tidak hanya itu, Rakor ini turut menjadi forum evaluasi atas progres pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh PIC Bidang yang diampu oleh TAPM Kabupaten, mencakup bidang Perencanaan Desa, Penyaluran Dana Desa, BLT, Informasi dan Media, BUMDes, KDKMP, Sarpras dan Non Sarpras, Stunting, Sosial Budaya, serta isu strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan desa.

Melalui kegiatan Rakor Bulanan ini diharapkan koordinasi antar pendamping semakin solid, pelaporan semakin tertib dan terarah, serta seluruh program pendampingan desa dapat berjalan lebih efektif. Kegiatan ini juga menjadi upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Aceh Tenggara berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Dengan terselenggaranya Rakor Bulanan secara rutin, TPP Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas pendampingan dan memperkuat sinergi guna mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan.

#RakorTPP

#TPPAcehTenggara

#PendampingDesa

#P3MD

#TAPMKabupaten

Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum BUMDes

Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum BUMDes di Kecamatan Bambel

Dalam rangka memperkuat legalitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten bersama Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) melaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran badan hukum BUMDes di wilayah Kecamatan Bambel.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk percepatan proses legalisasi BUMDes agar memiliki status badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan dilaksanakan bersama pengurus BUMDes dari beberapa desa di Kecamatan Bambel, dengan fokus utama pada pemenuhan dokumen persyaratan administrasi serta proses pendaftaran melalui portal resmi pendaftaran badan hukum BUMDes.

Urgensi Pendaftaran Badan Hukum BUMDes

Pendaftaran badan hukum BUMDes menjadi langkah penting dan mendesak mengingat hingga saat ini BUMDes di wilayah Kecamatan Bambel belum ada yang terdaftar sebagai badan hukum. Kondisi ini tentu menjadi kendala dalam penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, serta akses kerja sama dan pendanaan yang membutuhkan legalitas formal.

BUMDes yang belum berbadan hukum juga berpotensi mengalami hambatan dalam menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, perbankan, maupun program-program pemerintah yang mensyaratkan legalitas badan usaha. Oleh karena itu, pendampingan ini menjadi bagian dari upaya serius untuk mendorong BUMDes agar lebih mandiri, profesional, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Proses Pendampingan dan Pemenuhan Dokumen

Dalam pelaksanaan kegiatan, TAPM bersama PD dan PLD memberikan arahan teknis terkait tahapan pendaftaran, mulai dari pengecekan kelengkapan dokumen seperti Peraturan Desa (Perdes) pembentukan BUMDes, SK Kepengurusan, AD/ART, berita acara musyawarah desa, hingga dokumen pendukung lainnya.

Pendamping juga memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan sesuai format yang berlaku, serta membantu pengurus BUMDes dalam proses input data dan unggah dokumen ke sistem pendaftaran badan hukum BUMDes.

Harapan dan Tindak Lanjut

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan seluruh BUMDes di Kecamatan Bambel dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran dan memperoleh sertifikat badan hukum. Dengan adanya legalitas tersebut, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan kemitraan, serta menjadi penggerak ekonomi desa yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pendamping desa bersama TAPM Kabupaten akan terus melakukan monitoring dan pendampingan lanjutan hingga proses pendaftaran selesai dan BUMDes resmi terdaftar sebagai badan hukum.