TAPM Aceh Tenggara Perkuat Koordinasi dan Pemahaman Tupoksi PD dan PLD

 

Aceh Tenggara, 18 September 2026 — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pendampingan desa, TAPM Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan rapat koordinasi bersama Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berlokasi di Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhison, bertempat di Aula Kantor Pengulu Kute Lawe Pangkat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Zoom Meeting bersama pimpinan yang sebelumnya membahas berbagai hal strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan desa. Melalui rapat koordinasi tersebut, TAPM melakukan penguatan kepada PD dan PLD agar setiap pendamping dapat memahami tugas, tanggung jawab, serta perannya masing-masing dalam mendukung proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Beberapa agenda penting yang menjadi pembahasan dalam rapat antara lain Daily Report Pendamping (DRP), Indeks Desa, Badan Hukum BUMDes, MEDSOS, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (Monev DD), Rembuk Stunting, serta berbagai permasalahan dan perkembangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan di desa.

Dalam pembahasan DRP, TAPM kembali menekankan pentingnya penyusunan laporan kegiatan secara benar, lengkap, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pendamping tidak hanya menjadi bentuk administrasi kegiatan, tetapi juga merupakan bagian dari dokumentasi pelaksanaan tugas pendampingan yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Selain itu, pembahasan mengenai Indeks Desa diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pendamping dalam mendukung desa melakukan penguatan data dan indikator pembangunan desa. Pendamping diharapkan mampu memberikan pendampingan yang tepat sehingga proses pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan kondisi riil desa.

Pada aspek Badan Hukum BUMDes, TAPM bersama PD dan PLD membahas pentingnya mendorong desa agar memahami proses dan tahapan yang harus dipenuhi dalam penguatan kelembagaan BUMDes. Pendamping diharapkan dapat memberikan fasilitasi sesuai tugas dan kewenangannya sehingga BUMDes dapat berkembang sebagai salah satu kelembagaan ekonomi desa.

Sementara itu, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (Monev DD) menjadi salah satu bagian penting dalam rapat koordinasi. PD dan PLD diharapkan dapat menjalankan fungsi pendampingan secara profesional dalam mendukung pemerintah desa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan, ketentuan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pembahasan Rembuk Stunting juga menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan pendamping memahami perannya dalam mendorong keterlibatan desa dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.

Melalui rapat koordinasi ini, TAPM Kabupaten Aceh Tenggara menegaskan pentingnya sinergi, komunikasi, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas antara TAPM, PD, dan PLD. Setiap pendamping diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara profesional, bertanggung jawab, disiplin, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan kesamaan pemahaman di antara seluruh pendamping, sehingga berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dapat ditangani melalui koordinasi dan komunikasi yang baik. Dengan pemahaman tupoksi yang semakin kuat, pelaksanaan pendampingan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Tenggara.

TAPM Kabupaten Aceh Tenggara akan terus melakukan koordinasi, pembinaan, dan penguatan kepada PD dan PLD sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pendampingan desa serta memastikan tugas pendampingan dilaksanakan secara profesional, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.